2019-03-13

Toko Peralatan Survey dan Pemetaan di Manado sulawesi utara


Perkenalkan Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang Penjualan, Penyewaan / Rental, Service Dan Kalibrasi Layanan Peralatan Survey Dan Pemetaan  Seperti Total Station, Theodolite, Waterpass, GPS dan Kompas 


Toko Peralatan Survey dan Pemetaan di Manado sulawesi utara
Demi mendukung program Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado tengah mengkaji pemetaan indikator pembangunan Kota Manado. Kami siap membantu menyediakan peralatan survey dan pemetaan demi tercapainya hasil yang maksimal dan akurat 

Pemprov Sulut mulai menyiapkan perencanaan untuk menyusun APBD 2019.

Tahap petencanaan  sangat menentukan  kelancaran  dan keberhasilan pelaksanaan kegiata perencanaan APBD 2019 harus difokuskan pada program prioritas.

Satu di antaranya infrastrukrur.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur, Steven Kandouw, Kamis (7/6/2018) di Kantor Gubernur, saat sosialiasi rapat koordinasi pemgelolaan keuangan daerah kabupaten/kota se- provinsi sulut yang dirangkaikan sosialisasi permemdagri no 38  tahun 2018  tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2019.

"Isu yang berkembang dalam masyarakat saat ini infrastruktur, kemudian ekonomi dan sosial," kata Steven

Wagub menekankan, untuk perencanaan nanti bagi daerah perbatasan pemerintah pusat diberi perhatian khusus terhadap anggaran pembangunan.

Lanjut Steven, pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah pemerintah daerah dalam pemyusunan , pembahasan dan penetapan APBD.

Ia juga menekankan  agar penyusunan  APBD tahun angggarann 2019 harus tepat waktu dan disusun secara paripurna.

"Saya ingatkan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan juga fungsinya sebgai ketua tim anggaran pemerintah daerah agar benar benar melaksanakan fungsinya," ungkap Steven.

Sebelumnya, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey sudah menyatakan APBD 2019 akan banyak diplot untuk infrastruktur.

Tahun 2018 ini, APBD banyak terserap untuk membayar gaji guru buntut peraliha  kewenangan dari Kota/Kabupaten ke Provinsi. Namun 2018 ini, Sulut banyak terbantu kucuran dana dari pusat untuk membiayai proyek infrastrukrur, sepeti Tol Manado-Bitung, Waduk Kuwil, Waduk Lolak dan Ring Road III. 

Diketahui  rapat koordinasi ini dihadiri oleh Direktur Pelaksanaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri  DR Samule  Tumbo, dan  Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik  Daerah Sulut Asiano  Gemmy Kawatu.


Permasalahan Kota Manado terkait permukiman dan perumahan adalah kekumuhan, hal ini telah terjabarkan RPJMD Kota Manado tahun 2016-2021, dimana teridentifikasi dari beberapa indikator seperti kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi pengamanan kebakaran. Berdasarkan data, luas kawasan kumuh di Kota Manado adalah 157,33 ha yang tersebar di 25 titik.

Permasalahan kekumuhan Kota Manado salah satunya disebabkan oleh adanya migrasi penduduk yang cukup tinggi, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2013 jumlah penduduk Kota Manado sebesar 39% adalah penduduk migrasi ke Kota Manado. Disamping itu juga terjadi pemadatan bangunan permukiman yang terjadi di pusat Kota manado karena adanya daya tarik lapangan kerjaan. Terlebih keterbatasan kawasan pengembangan perkotaan Manado.

Dari arahan kebijakan Kota Manado ini perlu didukung oleh kebijakan yang lebih diatasnya baik umum maupun sektoral. Seperti kebijakan nasional melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan 3 output prioritas nasional di bidang Cipta Karyauntuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, yaitu pelayanan air minum, penanganan kawasan kumuh, dan pelayanan sanitasi. Pemerintah menetapkan target terhadap indikator outcome 2015-2019 antara lain 100% capaian pelayanan akses air minum, 0% proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak (kumuh) di kawasan perkotaan, dan 100% capaian pelayanan akses sanitasi atau disebut dengan Key Performance Indicators 100-0-100, yang merupakan aktualisasi visi Cipta Karya untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Target ini akan dilakukan untuk kawasan-kawasan yang lebih ada melalui pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali yang telah diamanatkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 97.

Mengingat keterbatasan kawasan pengembangan Kota Manado, untuk mencegah kekumuhan baru maka perlu dialihkan pengembangan pusat kegiatan dan hunian ke kawasan yang lebih layak melalui kebijakan pengembangan kota baru. berdasarkan Nawacita dan RPJM tahun 2015-2019 akan diprioritaskan pengembangan 10 kota baru, salah satunya di Manado.

Dilihat dari kebijakan tata ruang, melalui revisi RTRWN (Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2017 Tentang Revisi RTRWN menetapkan Kawasan Manado-Bitung sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang akan diprioritaskan pengembangannya.

Berdasarkan SK Walikota No.128/Kep/B.01/BAPELITBANG/2017 mengenai penetapan deliniasi Kota Baru Manado, bahwa pengembangan Kota Baru Manado akan di arahkan di Kecamatan Mapanget, dengan luas mencapai sekitar ± 5.160 Ha yang terdiri dari 10 kelurahan. Secara kebijakan tata ruang melalui RTRW Kota Manado 2014-2034 menentapkan kawasan ini sebagai KASIBA (Kawasan siap bangun) dengan fungsi sebagai:

Kawasan perumahan dengan kepadatan sedang (KDB 45%-59%) dan kepadatan rendah (KDB 30%-44%);
Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala kawasan;
Pengembangan kawasan super blok;
Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
Pengembangan kawasan industri, kecil, rumah tangga dan aneka industri;
Pengembangan kawasan pariwisata skala kota, pengembangan pendidikan, kesehatan dan sport center skala internasional;
Secara kebijakan tata ruang RDTR Mapanget dan Bunaken tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Mapanget ditetapkan sebagai kawasan perkotaan dimana akan ditempatkan kawasan pusat pemerintahan didalamnya dan memiliki peran sebagai gerbang masuk Bandara Sam Ratulangi, Kecamatan Mapanget memiliki potensi perkembangan perdagangan secara pesat.

Tujuan penataan ruang Kecamatan Mapanget adalah sebagai berikut: “Kecamatan Mapanget sebagai Pusat Perkotaan dengan Potensi Jalur Penggerak Roda Per ekonomian Kota Manado”. Dengan tujuan penataan ruang tersebut kemudian akan ditetapkan pengembangan pusat perkotaan yang sesuai dengan penggunaan lahan di Kecamatan Mapanget. Jalur penggerak roda perekonomian di Kecamatan Mapanget menjelaskan jalur yang menghubungkan antara Bandara Sam Ratulangi dengan Pusat Kota Manado.

Kemudian berdasarkan RDTR Kawasan Bandara Sam Ratulangi tujuan penataan ruang Kawasan Strategis Provinsi Pengembangan Bandar Udara Sam Ratulangi adalah “Mewujudkan Kawasan Strategis Provinsi Bandar Udara Sam Ratulangi sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.” Dengan menyediakan zona untuk pembangunan permukiman/unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang dan rendah.

Dari arahan kebijakan infrastruktur, kawasan Kota Baru Manado mempunyai keunggulan secara jangka panjang. Arahan kebijakan infrastruktur, antara lain:

Pembangunan Jalur KA Perkotaan Manado-Bitung;
Pembangunan jalan TOL kawasan pusat Kota Manado dengan Bandara Sam Ratulangi;
Jaringan jalan yang menghubungkan antara poros jalan regional dengan pusat-pusat kegiatan diarahkan sebagai jaringan jalan kolektor;
Overpass Ring Road II dengan Ruas Jalan AA. Maramis;
Jalan layang interchange dengan jalan Tol Bandara – Pusat Kota di kawasan Kairagi;
Pembangunan jalan-jalan baru di lingkungan permukiman yang tersebar di seluruh wilayah kota;
Fly over Simpang Tiga (Y) antara jalan A. A. Maramis dan jalan Manado – Bitung (SPBU Kairagi)

KEBIJAKAN SEKTORAL TERKAIT KOTA BARU MANADO
Artinya bahwa fungsi-fungsi di dalam pengembangan Kota Baru Manado telah diakomodasi di dalam kebijakan tata ruang sehingga dalam pengembangannya terpadu sesuai fungsi kota baru tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa lokasi kawasan Kota Baru Manado di Kecamatan Mapanget cukup strategis.


Tinjauan kebijakan sektoral yang terkait dengan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman Kota Baru Manado meliputi:

Rencana Startegis Perhubungan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 sampai 2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2016 sampai 2019 yang merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 tahun dan melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang bertujuan untuk membangun sektor transportasi di Indonesia dalam kurun waktu 2015 sampai 2019.

Arahan rencana strategis kementerian perhubungan terhadap Infrastruktur jaringan transportasi kawasan Kota Baru Manado adalah sebagai berikut :

Pengembangan bandara udara internasional Sam Ratulangi;
Pembangunan jalur kereta api antara Manado – Bitung;
Pengerukan alur pelayaran pelabuhan yang akan di mulai pada tahun 2017;
Pembangunan Global Maritime Distres and Safety sistem (GMDSS);
Pengembangan sistem transit dan semi BRT Kota Manado; dan
Pengembangan pelabuhan Bitung (Pelabuhan Hubungan Internasional Bitung).
Rencana Induk Pariwisata

Peraturan pemerintah nomor 50tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 sampai 2025 untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang kepariwisataan. Arahan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional terhadap pengembangan kepariwisataan di kawasan Kota Baru Manado meliputi :

Pengembangan kawasan pengembangan pariwisata nasional Kota Manado dan sekitarnya;
Pengembangan kawasan pengembangan pariwisata nasional Bunaken dan sekitarnya; dan
Pembangunan destinasi pariwisata nasional Manado-Bunaken dan sekitarnya.

Rencana Induk Kawasan Industri

Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015 sampai 2035 untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian.

Arahan rencana induk pembangunan industri nasional tahun 2015 sampai 2035 terhadap pengembangan wilayah pusat industri di provinsi Sulawesi Utara yang merupakan provinsi dari Kota Baru Manado meliputi Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri Bitung-Manado-Tomohon-Minahasa-Minahasa Utara dan pengembnagan kawasan perekonomian terpadu Manado Bitung.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

Berdasarkan arahan dari RUPTL rencana pembangunan sarana pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi yang terkait dengan Kota Baru Manado yaitu

Pengembangan Pembangkit PLTA Sawangan/kuwil 2x6 MW (2020);
Pembangunan Transmisi Likupang – Paniki 150 Kv (2016);
Pembangunan Transmisi Paniki – Pandu 150 Kv (2019);
Pembangunan (extension) Gardu Induk Paniki 60 MVA (2019);
Pembangunan Gardu Induk Pandu 60 MVA (2019)

Strategi Perkembangan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) KotaManado

Hasil penyusunan SPPIP Kota Manado yang menjadi acuan dasar bagi penyusunan RPKPP Kota Manado ini memiliki Visi dan Misi Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur (SPPIP) yang mengacu dari Visi dan Misi Kota Manado, yang dirumuskan berdasarkan karakteristik kota dan kebutuhan penanganannya, yang terurai melalui analisis potensi dan permasalahan kebutuhan pengembangan Kota Manado serta strategi prioritas pengembangan (analisis sebelumnya). Adapun visi dan misi SPPIP Kota Manado adalah sebagai berikut:


Visi: 2025 Mewujudkan permukiman yang layak, serasi dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas guna menunjang visi Kota Manado Wisata Dunia 2025 dan Misi:

Mengembangkan system permukiman yang memperhatikan daya dukung lingkungan (sumber daya alam dan sumber daya manusia), serta menunjang pengembangan industri wisata Kota Manado;
Mengembangkan kawasankawasan prioritas yang mendorong pengembangan investasi yang kondusif dan berpihak pada rakyat;
Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana (infrastruktur) yang berkualitas dan berkelanjutan.
Visi dan misi diatas diharapkan menjadi landasan utama dalam pengembangan permukiman dan infrastruktur di Kota Baru Manado.

Berikut ini adalah program stratetis SPPIP untuk pengembangan permukiman dan infrastruktur di Kota Baru Manado (Mapanget) tahun 2010-2030 :

Pengembangan Unit-unit Permukiman Baru Sesuai Ketersediaan Lahan-Efektif, Baik Secara Swadaya Maupun Terencana (Kasiba/Lisiba);
Pengembangan Unit-unit Instalasi Pengelolaan Air Bersih yang Baru;
Pengembangan Jaringan-jaringan Distribusi Air Bersih Yang Baru.
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Manado

Dalam arahan RP2KPKP rencana pengembangan kawasan baru di Kota Manado dilakukan dengan bertitik tolak pada rencana pembangunan dan pengembangan secara ekstensifikasi (baik horisontal maupun vertikal) pada lahan-lahan baru yang disertai dengan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana penunjangnya. Kota Baru Manado sesuai arahan, menjadi salah satu daerah yang direncanakan atau disiapkan sebagai lokasi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman baru.


Didalam kawasan Kota Baru Manado berdasarkan SK Walikota mengenai penetapan kawasan kumuh terdapat di Kawasan Kairagi Dua terletak di Kelurahan Kairagi Dua. Berdasarkan hasil perumusan masalah dan konsep penanganannya, maka kawasan kawasan Kairagi Dua yang masuk dalam orientasi penanganan kawasan kumuh perkotaan seluas 1.74 Ha dengan tipologi permukiman "Permukiman Perbukitan" dan katagori kekumuhan "Kumuh Ringan", disepakati untukstrategi dan pendekatan program penanganan untuk kawasan kawasan Kairagi Dua adalah "Pemugaran".


Konsep dan strategis penagangan kumuh di Kecamatan Mapanget terletak di kawasan Kairagi II, sebagai berikut:

Meningkatkan cakupan dan kualitas jalan lingkungan dan saluran (drainase utama dan pembagi)
Membangun talud/turap pada lokasi rawan longsor
Meningkatkan jaringan distribusi dan kualitas air bersih
Merehab dan membangun MCK
Merehab dan membangun TPS dan sarana angkutan sampah
Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Manado

Dalam dokumen SSK Kota Manado, program prioritas sanitasi disusun berdasarkan kesesuaian prioritas penanganan sanitasi sebagaimana terdapat dalam Buku Putih, SSK, Masterplan dan RPIJM Kota Manado. Program yang menjawab permasalahan sanitasi di wilayah prioritas sanitasi (terdapat dalam Buku Putih dan RPIJM) akan menjadi program prioritas pengembangan sanitasi Kota Manado. Pada tahun 2015– 2019 ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan kota untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga diharapkan terjadi kesinambungan program dan kegiatan dalam percepatan pembangunan sanitasi. Kebutuhan yang paling mendesak dan kegiatan yang mendukung tercapainya visi dan misi sanitasi kota merupakan prioritas utama untuk dilaksanakan.

Visi Sanitasi Kota

Mewujudkan Manado Kota Pariwisata Dunia dengan Infrastruktur dan sistem sanitasi yang memadai

Misi Air Limbah Domestik:
Misi Persampahan :
Misi Promosi Higiene dan Sanitasi (Prohisan)
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan

Mewujudkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)


Maka Prioritas pembangunan dan pengelolaan air limbah Kota Baru Manado adalah sebagai berikut:

Prioritas pembangunan dan pengelolaan persampahan Kota Baru Manado adalah sebagai berikut :

Penambahan kapasitas prasarana pengumpulan sampah dan kapasitas pengangkutan sampah menuju TPS maupun TPA.
Optimalisasi penggunaan TPA regional dan pengembangan TPA Sumompo dengan sistem sanitary landfill.
Pengurangan timbulan sampah dari sumber melalui penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dan minimasi sampah yang tidak terangkut ke TPA.
Prioritas Pembangunan Drainase Kota Baru Manado adalah sebagai berikut:

Masterplan Kawasan Perkantoran Pemerintahan

Penyusunan Masterplan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Manado bertujuan untuk memberikan arahan secara lebih komprehensif rencana kawasan perkantoran dan pengaturan lingkungan, khususnya peruntukan lahan dan bangunan yang akan ditetapkan / dibangun pada kawasan tersebut, sehingga nantinya diharapkan mampu mengatasi perubahan-perubahan penggunaan lahan yang disebabkan oleh :

Konversi lahan untuk penggunaan lain
Perkembangan kebutuhan ruang untuk perkantoran pemerintah dimasa yang akan datang
Perluasan wilayah / kawasan untuk penggunaan fungsi tertentu.
Perencanaan Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Manado disusun dengan perspektif penyusunan tata massa untuk mengantisipasi perkembangan depan yang bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan ciri khas kawasan yang berupa dataran rendah yang dikelilingi bukit dan adanya sungai/anak sungai di dekatnya. Untuk menghasilkan Masterplan Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota Manado yang berdayaguna dan berhasilguna serta memperhatikan kemungkinan perkembangan dimasa depan, harus dilakukan studi komprehensif meliputi aspek fisik, teknik, sosial budaya dan lingkungan.

Dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan dan pembangunan di Kota Manado, maka diperlukan Penyusunan Masterplan Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota Manado yang dilakukan sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan kawasan tersebut dan akan dilakukan peninjauan kembali/revisi secara berkala sesuai kebutuhan yang lebih terarah tentang penyediaan lahan dan ruang serta kesesuaian dengan lingkungan.

Lokasi pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan kota Manado ini ditetapkan dengan mengacu pada dokumen-dokumen ke-tata ruang-an yang relevan sebagai dasar legalitasnya. Dalam proses awal perencanaan, Kerangka Acuan Kerja telah mengisyaratkan sejumlah alternatif lokasi kawasan ini, yaitu di kawasan BALITKA Kecamatan Mapanget serta sejumlah lokasi lain. Informasi terakhir dari pemberi tugas mengisyaratkan bahwa arahan RTRW telah mengisyaratkan bahwa lokasi kawasan akan berada di wilayah Kecamatan Mapanget, di mana kandidat lokasi yang paling potensial berada di sekitar pengembangan jalur jalan lingkar kota manado, segmen Kairagi - Pandu. Dalam perkembangan terakhir, melalui informasi pemberi tugas, di lokasi ini telah dipersiapkan areal lahan seluas 10 sampai 13 ha, yang sedang diupayakan proses pembebasannya. Plot lahan yang terakhir inilah yang menjadi konsentrasi locus perencanaan Master Plan Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota Manado.

Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Manado

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasarkan status kepemilikan RTH diklasifikasikan menjadi (a) RTH publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, daerah), dan (b) RTH privat atau non publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat. Potensi dan peluang pengembangan RTH Kota Baru Manado yang terletak di Kecamatan Mapanget adalah sebagai berikut.

NO

NAMA TAMAN

LOKASI LUAS (M2) 1

Taman Monumen Adipura  JL. A.A Maramis   698,732

Taman Median A.A Maramis  JL.A.A. Maramis   1253

Taman Monumen PKK 1  Depan SPBU Kairagi    203,964

Taman Segfgitiga Kombos   Pertigan Kairagi Kombos  44,035

Taman Patung Lengkong Wuaya   Samping Jembatan Kairagi   109,506

Taman Bandara Sam Ratulangi   Bandara Sam Ratulangi   4.5007

Taman Golf Wenang    Kel. Paniki Bawah   12.7508

Taman Rest. Nyiur Melambai   Kel. Paniki Bawah   8009

Taman Rest. Manado Grand Place   Kel Kairagi Dua   1.35010

Taman Kompleks Pameran Kayuwatu   Kel. Kairagi Dua   2.87511

Taman Perumahan Wenang Permai   Kel. Kairagi Satu   569   Total Luasan  24.025,22

Sumber: Masterplan RTH Kota Manado 2015

Masterplan Air Bersih /RISPAM Kota Manado

Dalam masterplan Air Bersih Kota Manado, arah kebijakan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur permukiman Kota Baru Manado antara lain:

Rencana penambahan isntalasi pengolahan air (IPA) di Kelurahan Kairagi, Kecamatan Mapanget dengan kapasitas 728 liter/detik akan melayani Kecamatan Mapanget dan Kecamatan Paal Dua sumber Sungai Tondano dan Sungai Talawaan;
Rencana penambahan instalasi pengolahan air (IPA) Keluarahan Bengkol Kecamatan Mapanget dengan kapasitas 300 liter/detik akan melayani Kecamatan Mapanget, Kelurahan Molas, Kelurahan Tongkaiana, Kelurahan Meras dan Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Singkil Sumber air Sungai Talawaan dan Sungai Bailang;
Rencana pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) Koka Lapangan Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget kapasitas 300 liter/detik akan melayani Kecamatan Mapanget, Kelurahan Molas, Kelurahan Tongkaina, Kelurahan Meras dan Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken sumber air Sungai Talawaan.
Untuk wilayah Kota Baru Manado/Kecamatan Mapanget pengembangan air bersihdilakukan dengan tahapan sebagai berikut:


Tahap Mendesak/Jangka Pendek (2017-2020) :

Mengoptimalkan IPA Politeknik yang sekarang hanya dioperasikan sekitar 3-4 jam menjadi 24 jam operasi, dan pengembangan Kapasitas IPA 20 L/D, dengan penambahan sistim jaringan pipa distribusi dan dan pengembangan pelayanan;
Mengoptimalkan IPA Kima Atas yang sekarang hanya dioperasikan sekitar 4 jam menjadi 24 jam operasi, dan pengembanganKapasitas IPA 20 L/D, dengan penambahan sistim jaringan pipa distribusi dan pengembangan pelayanan.

Tahap Jangka Panjang (2021-2036) :

Memanfaatkan Sistem Regional yaitu sumber air Bendung Kuwil;
Kota Manado akan mendapatkan alokasi air curah sebesar 300L/detik dengan wilayah pelayanan Kecamatan Mapanget, dan sebagian Kecamatan Bunaken;
Sistem Kuwil nantinya dapat interkoneksi dengan sistem yang ada di Mapanget untuk dapat melayani sampai dengan tahun 2036.


















Untuk yang berminat silahkan info  harga dan pelatihan Gratis bisa langsung menghubungi bapak agus via SMS /TLP /WA di : 082110287745,

Cara Bertransaksi Di Toko Peralatan Survey Indosurta

Pembayaran dapat dilakukan dengan cara Cash On Delivery / Transfer Bank.* C.O.D. ( Cash On Delivery / Bayar ditempat)
Khusus nuntuk wilayah  

kami melayani pemesanan dengan cara pembayaran di tempat anda, Prosesnya :
1. Pesanan anda kami antar ke tempat anda
2. Setelah anda terima silahkan cek kelengkapan dan kualitas barang
3. Bila sudah ‘ OK’ dan tidak ada masalah baru dibayar
Pembayaran ditempat bisa dalam bentuk tunai ataupun Transfer

Tidak ada komentar:

Posting Komentar